MK Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat
29 Aug 2025
Cerita Aksi
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat dan Arif Rahmadi Haryono dalam Perkara 97/PUU-XXII/2024, juga menolak permohonan yang diajukan oleh Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch dalam Perkara 54/PUU-XXIII/2025
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan dalam UU 23/2011 tetap berlaku. MK
juga menegaskan bahwa BAZNAS bukan lembaga superbody sebagaimana didalilkan
para Pemohon, melainkan bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional yang
terintegrasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pemerintah.
Lebih lanjut, MK memerintahkan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan revisi UU
Pengelolaan Zakat paling lambat dalam waktu dua tahun, guna memperkuat tata
kelola zakat di Indonesia.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyambut baik putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana dibacakan dalam sidang
pembacaan putusan perkara No. 97/PUU-XXII/2024 dan No. 54/PUU-XXIII/2025 pada
tanggal 28 Agustus 2025
Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menyampaikan apresiasi atas putusan tersebut.
“BAZNAS menghormati dan menyambut baik keputusan MK. Putusan ini menegaskan
kembali kedudukan UU 23/2011 sebagai landasan hukum yang sah bagi pengelolaan
zakat di Indonesia, sekaligus memberi arah untuk perbaikan melalui revisi
undang-undang agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Putusan MK juga menekankan pentingnya penguatan unified system dalam
pengelolaan zakat, yaitu sistem terintegrasi secara nasional yang memastikan
koordinasi efektif antar-lembaga, baik pusat maupun daerah. Sistem ini akan
menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan zakat sesuai
prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Selain itu, MK juga mendorong
penerapan prinsip good amil governance sebagai pedoman tata kelola bagi seluruh
lembaga pengelola zakat, agar tetap profesional, kredibel, dan berorientasi
pada kemaslahatan umat.
BAZNAS memandang arahan MK ini sebagai momentum penting untuk memperkuat
sinergi antara BAZNAS, LAZ, serta seluruh pemangku kepentingan. “Kami siap
berkontribusi aktif dalam proses revisi undang-undang, dengan tetap
berlandaskan prinsip good zakat governance dan semangat kolaborasi demi
tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui zakat,” tambahnya.
Dengan adanya putusan ini, BAZNAS mengajak seluruh masyarakat, muzaki,
mustahik, dan lembaga pengelola zakat untuk bersama-sama menjaga kepercayaan
publik dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan
pengentasan kemiskinan.
Baca Juga
